YOUTH AND LIFESTYLE

Managemen pendidikan dan mutu lulusan SMK yang kompeten

Managemen pendidikan dan mutu lulusan SMK yang kompeten – Peningkatan mutu lulusan SMK yang siap kerja tentunya tidak leps dari managemen pendidikan yang di terapkan di suatu SMK terkait, Oleh karena itu saya mempunyai beberapa pandangan terkait dengan mata kuliah yang saya ambil beberapa waktu lalu yaitu mata kuliah managemen pendidikan. Beberapa analisis mengenai managemen pendidikan terkait dengan program yang akhirnya menghasilkan input mutu lulusan yang kompeten.semua itu tidak lepas dari profesionalisme dari berbagai elemen di dalam lingkungan pendidikan, termasuk guru, staff, dan system yang berjalan dalam kancah arena pendidikan tersebut. Beberapa program dikembangkan itu dapat dipaparkan pelaksanaannya sebagai berikut:

  1. Melakukan kerjasama dengan industri – industri yang sesuai dengan kompetensi sekolah

        Di dalam meningkatkan mutu lulusan , maka dilakukan usaha untuk menjalin hubungan kerjasama dengan industri – industri yang terkait. Hal ini dilakukan untuk memacu motivasi siswa dalam meraih ambisi dan prestasinya untuk siap terjun di dunia kerja. Dalam hal ini kepala sekolah melakukan managemen untuk mewujudkan hal ini. Dengan di bantu staf – staf terkait,misal membentuk staf khusus untuk menangani hal ini,yaitu staf yang berfungsi untuk mengkoordinasi dengan industri – industri untuk melancarkan hubungan kerja sama ini.

        Untuk mensukseskan kerjasama ini maka sekolah mengadakan evaluasi tentang standard sekolah tersebut. Penentu keberhasilan tidak terbatas pada apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Standar keberhasilan di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan atau kemampuan kerja yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Menurut Starr (1975), bahwa : Walaupun standar keberhasilan beragam antar sekolah dan antar Negara, tetapi keberhasilan tersebut seringkali mengambil bentuk kepuasan pegawai dengan keahlian lulusan, suatu persentase tinggi lulusan yang mendapatkan pekerjaan di bidang persiapan atau dalam bidang yang berhubungan, kepuasan kerja lulusan, kemajuan yang dialami lulusan.

        Langkah – langkah yang dapat di ambil untuk memudahkan kerjasama industri ini adalah faktor meningkatkan mutu sekolah untuk menjalin kepercayaan dengan pihak industri sehingga sekolah akan dapat memberikan komitmen kepada industri atas lulusannya, sehingga kepercayaan industri terhadap lulusan akan tinggi. Langkah – langkah yang dapat dilaknsanakan diantaranya :

    1. Meningkatkan managemen sekolah tentang pelaksanaan praktek industri ( magang ). Sekolah secara konsisten melaksanakan program praktek industri ( magang) yang dilakukan secara optimal pada siswa – siswa. Dengan di bantu dan di control pelaksanaannya, staf tertentu dapat dibentuk untuk lebih mengkonsentrasikan kegiatan ini.
    2. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan dunia usaha. Suatu usaha pendidikan harus berhubungan dengan masyarakat, demikian pula dengan pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab di dalam mempertahankan hubungan yang kuat dengan berbagai bidang keahlian yang berkembang di masyarakat. Pengertian msyarakat yang dimakasud adalah dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus relevan dengan tuntutan kerja pada dunia usaha atau industri, maka masalah hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri merupakan suatu ciri karakteristik yang penting bagi pendidikan kejuruan. Perwujudan hubungan timbal balik berupa kesediaan dunia usaha atau industri, menampung peserta didik untuk mendapat kesempatan pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merpakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
    3. Melaksanakan komitmen yang tinggi untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan kejuruan harus mempunyai ciri berupa kepekaan atau daya saing terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Perkembangan ilmu dan teknologi, inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang produksi dan jasa, besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan harus bersifat responsif proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir peserta didik dalam jangka panjang.
    4. Memanagemen pengeluaran rutin sebagai biaya pendidikan pada pendidikan kejuruan yang menunjang kegiatan pembelajaran, mencakup biaya listrik, air, pemeliharaan dan penggantian peralatan, biaya transportasi ke lokasi/industri (tempat praktek kerja/magang) yang jauh dari sekolah. Di samping itu, peralatan harus diperbaharui secara periodik juga guru berharap untuk memberikan pengalaman belajar yang sebenarnya bagi peserta didik sebagaimana layaknya di industri, maka ini bisa menjadi mahal. Yang terakhir yang juga harus menjadi perhatian adalah pembelian bahan habis sebagai bahan praktikum yang digunakan secara rutin sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan pada SMK.

  2. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

        Kurikulum pendidikan kejuruan dalam implementasi kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh fasilitas beajar yang memadai, karena untuk mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium adalah kelengkapan utama dalam sekolah kejuruan yang harus ada sebagai fasilitas bagi peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

        Hal ini sangat crusial dan penting dilakukan untuk dilakukan karena sarana dan prasarana sekolah adalah hal yang sangat pokok dalam penciptaan kesuksesan belajar mengajar di sekolah. Pengadaan alat – alat praktek serta laboratorium praktek yang dapat menunjang pengaplikasian teori ke dalam dunia realita adalah sangan mutlak dilakukan dalam pembelajaran kejuruan di SMK.sehingga output lulusan SMK tidak hanya mengetahui dan memahami akan suatu teori belaka, tetapi dapat lebih interaktif mengimplementasikan teori – teori yang didapat dalam hubungannya dengan dunia kerja dan dunia nyata yang secara harfiah SMK menciptakan lulusan yang trampil dan siap kerja.

        Untuk melakukan dan mewujudkan hal ini, maka di adalakan suatu audit kontrol managemen ,baik keuangan maupun managemen staff yang baik. Dengan di bantu staff ataupun guru – guru , dilakukan evaluasi atau observasi , adakah kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Hasil observasi ini di data dan dirapatkan, kemudian dengan menimbang audit keuangan sekolah tersebut maka dapat di rancang suatu program kelengkapan / pembelian alat – alat sekolah secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan adalah membuat suatu tim untuk mengajukan proposal kepada pemerintah agar pemerintah bisa ikut andil dalam membantu perwujudan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah ini. Tentu hal ini dilakukan dalam suatu team managemen yang baik,dan diawasi pelaksanaannya oleh semua pihak yang terkait.

  1. Mengadakan pengelolaan pendidikan yang baik

        Pengelolaan pendidikan adalah mutlak dilakukan secara baik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, income yang berbeda – beda jika di lakukan proses pengelolaan yang baik maka akan menghasilkan output yang baik dan relatif sama ,dalam artian misi dan kemampuannya akan sama jika digodog dengan proses pendidikan yang pengelolaannya baik. Untuk mewujudkan hal ini, maka di adakan suatu kerjasama dengan pihak – pihak terkait, di antaranya pihak guru dalam mengelola pendidikan di dalam kelas, pihak staf – staf dalam usahanya membangun suatu managemen di luar kegiatan PBM , dan pihak external lainnya dalam managemen yang bergerak di bidang kerjasama dan pengelolaan.Dengan di bantu suatu managemen dan pengawasan yang baik maka di lakukan suatu keseragaman visi misi dari SMK yang dikelola, keseragaman pola pengelolaan yang akan di terapkan dalam SMK yang akan dikelola tersebut.

        Hal yang bisa dilakukan adalah di antaranya :

    a. Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven.

        Dengan deman driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya, serta dalam evaluasi hasil pendidikan itupun dunia kerja ikut menentukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan terukur dengan ukuran dunia kerja.

        Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip demand driven, maka dalam pengembangan kurikulum SMK harus melakukan sinkronisasi kurikulum yng direalisasikan dalam program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, penyelengaraan pembelajaran di SMK diupayakan sedekat mungkin dengan kebutuhan dan kondisi dunia kerja/industri, serta memiliki relevansi dan fleksibilitas tinggi dengan tuntutan lapangan. Melalui sinkronisasi kurikulum ini, diharapkan sekolah dapat membaca keahlian dan performansi apa yang dibutuhkan dunia usaha atau industri untuk dapat dimasuki oleh lulusan SMK.

    b. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program).

        Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, ke pendidikan berbasis ganda sesuai dengan kebijakan link and match, mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

    c. Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi.

        Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi.

    d. Perubahan dari program dasar yang sempit (Narrow Based) ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (Broad Based)

        Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah kepada pembentukan dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya manusia, berwawasan mutu dan keunggulan menganut prinsip, bahwa : tidak mungkin membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan yang memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar yang kuat. Dalam rangka penguatan dasar ini, maka peserta didik perlu diberi bekal dasar yang berfungsi untuk membentuk keunggulan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK, dengan memperkuat penguasaan matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Komputer. Sistem baru ini harus memberi dasar yang lebih luas tetapi kuat dan mendasar, yang memungkinkan seseorang tamatan SMK memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan.

    e. Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit.

        Dengan adanya perubahan dari supply driven ke demand driven, dari schools based program ke dual based program, dari model pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi; diperlukan adanya keluwesan yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja industri dan pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau peserta didik tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK nya, maka sekolah harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh peserta didik yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya. Di samping itu, sistem program berbasis ganda juga memerlukan pengaturan praktek kerja di industri sesuai dengan aturan kerja yang berlaku di industri yang tidak sama dengan aturan kalender belajar di sekolah.

    f. Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya,ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning)

        Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini akan memotivasi banyak orang yang sudah memiliki kompetensi tertentu, misalnya dari pengalaman kerja, berusaha mendapatkan pengakuan sebagai bekal untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk ini SMK perlu menyiapkan diri sehingga memiliki instrument dan kemampuan menguji kompetensi seseorang darimana dan dengan cara apapun kompetensi itu didapatkan.

    g. Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu.

        Program baru pendidikan yang mengemas pendidikannya dalam bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu bisa dicapai melalui program pendidikan, program pelatihan atau bahkan dengan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri.

h. Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan

    Sistem baru tetap mengharapkan dan mengutamakan tamatan SMK langsung bekerja, agar segera menjadi tenaga produktif, dapat memberi return atas investasi SMK. Sistem baru juga mengakui banyak tamatan SMK yang potensial, dan potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi setelah bekerja. Terhadap mereka ini diberi peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (misalnya program Diploma), melalui suatu proses artikulasi yang mengakui dan menghargai kompetensi yang diperoleh dari SMK dan dari pengalaman kerja sebelumnya.

    Untuk mendapatkan sistem artikulasi yang efisien diperlukan “program antara” (bridging program) guna memantapkan kemampuan dasar tamatan SMK yang sudah berpengalaman kerja, supaya siap melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi.

i. Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi)

    Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada propinsi dan bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, asal tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasioanl dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, supaya memberi peluang bagi para pelaksana di lapangan berimprovisasi dan melakukan inovasi. Proses pendewasaan SMK perlu ditekankan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekolah melakukan apa yang baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang secara taat azas memberikan penghargaan kepada mereka yang pantas dihargai, dan menindak mereka yang pantas ditindak.

j. Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat

    Sejalan dengan prinsip demand driven, dual based program, pendewasaan manajemen sekolah, dan pengembangan unit produksi sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada SMK, dan posisi lokasi dana dari pemerintah pusat bersifat membantu atau subsidi. Sistem ini juga diharapkan mampu mendorong SMK berpikir dan berperilaku ekonomis.

    Semua pengelolaan yang di paparkan dalam berbagai perubahan secara terpadu terrsebut dapat dilaksanakan dengan baik jika di koordinir dengan managemen staff yang baik, kesatuan misi, dan kontrol yang baik pula, di perlukan usaha keras untuk bisa mewujudkan pola – pola pengelolaan baik dalam hal PBM maupun non PBM , sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat di evaluasi hasilnya demi terwujudnya lulusan yang kompetitif dan mempunyai kemampuan baik di dunia masyarakat maupun di dunia kerja.

  1. Menekankan pembelajaran berbasis IPTEK pada SMK yang dikelola.

            Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran dan lulusannya. Pendidikan kejuruan seyogianya memiliki kriteria sebagai berikut :

    a. Orientasi pada kinerja individu dunia kerja

    b. Jastifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan

    c. Fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotor, afektif dan kognitif

    d. Tolok ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah

    e. Kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja

    f. Memerlukan saana dan prasarana yang memadai

    g. Adanya dukungan masyarakat

    (Disarikan dari Finch dan Crunkilton, 1984).

    Substansi pelajaran pada pendidikan kejuruan menurut Nolker dan Shoenfel (Sonhadji, 2006) harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan masyarakat, kebutuhan individu, dan lapangan kerja. Lulusan dari pendidikan kejuruan, minimal harus memiliki kecakapan atau kemampuan kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau industri yang dirumuskan dalam standar kompetensi nasional bidang keahlian.

        Mengacu dari tujuan tersebut, maka konsentrasi pembelajaran berbasis IPTEK akan diterapkan untuk menunjang dan menyiapkan mutu lulusan yang siap berkompeten di dunia kerja. Kita tahu bahwa era globalisasi tidak lepas dari perkembangan IPTEK, oleh karen itu SMK yang akan dikelola akan di titik beratkan pada pengembangan pembelajaran berbasis IPTEk yang siap dipakai di dunia kerja. Tentu hal ini tidak lepas dari kelengkapan prasarana yang sudah di singgung pada pembahsana sebelumnya. Di samping dari itu, dibutuhkan tenaga pendidik yang berkompeten pula. Oleh karena itu pihak sekolah juga akan bekerjasama dalam mewujudkan hal itu, diantaranya menjaring tanaga pengajar yang berkompeten, serta melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap proses proses yang akan dilakukan dalam penanganan PBM berbasis IPTEk tersebut di ramu atau dipadukan dengan pola pengelolaan yang sudah di bahas sebelumnya di atas. Tentu hal ini bertujuan untuk menciptakan output yang berkompeten dalam IPTEk yaitu lulusan yang siap terjun ke dunia kerja era globalisasi sekarang ini.

  2. Menerapkan asas belajar tuntas pada SMK yang dikelola.

    Model pembelajaran yang dapat dikembangkan di SMK dapat dipilih dari rumpun yang berhubungan dengan perilaku (behavioral), karena di SMK pada intinya mendasarkan pada teori pembelajaran behaviorism. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, yang menjadi prinsip dalam pembelajaran keahlian di SMK. Model mengajar dari rumpun sistem tingkah laku (the behavioral systems family of models, Joyce : 2000) yang dapat diterapkan di SMK diantaranya adalah belajar tuntas.

        Belajar tuntas merupakan suatu kerangka dalam merencanakan pembelajaran yang berurutan, dirumuskan oleh John B. Carroll (1971) dan Benyamin Bloom (1971). Belajar tuntas disajikan secara ringkas dan menarik untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar (kinerja) peserta didik. Secara tradisional, kecerdasan dianggap sebagai karakter yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. Carroll memandang kecerdasan sebagai sejumlah waktu yang digunakan seseorang untuk belajar dibanding kapasitasnya untuk menguasai bahan ajar. Dalam pandangan Carroll, peserta didik yang mempunyai penguasaan bahan ajar dibanding dengan peserta didik yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi.

    Oleh karena itu, dilakukan usaha untuk mewujudkan pola belajar tuntas ini di SMK yang akan dikelola. Peran guru, staff, dan elemen pendidikan yang lain sangat penting dalam menjlai kerjasama untuk mewujudkan suatu managemen yang bertujuan untuk membangun pola belajar tuntas pada SMK yang akan saya kelola.

Dalam upaya penerapan model belajar tuntas pada pembelajaran keahlian di SMK, dapat digunakan berbagai pendekatan sebagai berikut :

a. Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training)

    Pelatihan berbasis kompetensi merupakan proses pengajaran yang perencanaan, pelaksanaan dan penilaiannya mengacu kepada penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar kegiatan yang dilakukan dalam proses pengajaran benar-benar mengacu dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai penguasaan kompetensi yang telah diprogramkan bersama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.

    Dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi ini, pembelajaran pada intinya berisi seperangkat kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik melalui proses kegiatan pembelajaran yang memiliki ciri sebagai berikut :

1). Kegiatan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi oleh peserta didik

2).Proses pembelajaran harus memiliki kesepadanan dengan kondisi dimana kompetensi tersebut akan digunakan

3).Aktivitas pembelajaran bersifat perseorangan (individualized instruction), antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya tidak ada ketergantungan

dia program pengayaan (enrichment) bagi peserta didik yang lebih cepat dan program perbaikan (remedial) bagi peserta didik yang lebih lamban

    Strategi pembelajaran ini menekankan penguasaan kompetensi sesuai standar yang ditentukan, melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara terstruktur serta berfokus pada peserta didik (learner focused) melalui penyelesaian tugas/kompetensi (task focused) secara bertahap. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Kurikulum harus dikembangkan mengacu kepada standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri/asosiasi profesi, dan memuat isi yang menunjang pencapaian kompetensi

b) Modul/bahan ajar harus dikembangkan berdasarkan kurikulum dan standar kompetensi, serta mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti program sesuai dengan tingkat kecepatan yang dimilikinya

c) Guru atau instruktur harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya

d) Peserta didik, telah memiliki pengetahuan dasar yang memadai

e) Kegiatan diklat diorganisasi secara tepat agar dapat dilaksanakan secara fleksibel dan memberikan perlakuan secara adil kepada peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya

f) Fasilitas harus memadai untuk seluruh peserta didik, baik dari sisi jenis, jumlah dan kualitas

g) Manajemen institusi perlu dikembangkan sesuai dengan semangat pembaharuan

h) Biaya operasional diklat, memadai sesuai kebutuhan operasional dalam pencapaian kompetensi peserta didik

b. Pelatihan Berbasis Produksi (Production Based Training)

    Pelatihan berbasis produksi adalah proses pembelajaran keahlian atau keterampilan dirancang berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job) untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.

    Tujuan dari pelatihan berbasis produksi adalah :

1) Membekali peserta dengan kompetensi yang sepadan dengan tuntutan dunia kerja, sekaligus menghasilkan produk/jasa yang laku dijual.

2) Menanamkan pengalaman produktif dan mengembangkan sikap wirausaha, melalui pengalaman langsung memproduksi barang atau jasa yang berorientasi pasar (konsumen)

    Pelaksanaan pelatihan berbasis produksi di SMK antara lain :

a) Pelatihan berbasis produksi dilaksanakan bekerja sama dengan unit produksi atau institusi pasangan

b) Setiap peserta kelompok, dapat dibagi tugas sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat kompetensi masing-masing, tetapi tetap dalam prosedur dan standar kerja yang menjamin ketepatan waktu dan mutu hasil pekerjaan yang dituntut oleh konsumen. Jadi setiap peserta/kelompok peserta tidak harus mengerjakan suatu produk/jasa secara keseluruhan

c) Keberhasilan pelatihan berbasis produksi harus didukung oleh : Fasilitas yang siap pakai, Guru/instruktur yang memiliki profesionalisme tinggi, Kesiapan bekerja yang tidak semata-mata bergantung kepada jam kerja sekolah, Sikap menghargai kepada kualitas, dan Sikap komitmen kepada kualitas.

d) Hasil pembelajaran merupakan produk jadi yang layak jual atau bagian-bagian produk (komponen) yang dapat dirakit menjadi produk yang layak jual

    Dengan kriteria pembelajaran tersebut di atas, pada dasarnya desain yang lebih memungkinkan adalah mengintegrasikan pelaksanaan pelatihan berbasis produksi dengan penyelenggaraan unit produksi sekolah. Kondisi ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan unit produksi, yaitu :

(1) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan praktik yang berorientasi pasar

(2) Mendorong peserta didik dan guru dalam pengembangan wawasan ekonomi dan kewirausahaan

(3) Memperoleh tambahan dana untuk membantu mengatasi kekurangan biaya operasional sekolah, terutama digunakan untuk perawatan dan perbaikan fasilitas

(4) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah

(5) Meningkatkan kreativitas peserta didik dan guru

(6) Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, terutama menyangkut keterampilan yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih cepat menyesuaikan diri terhadap dunia kerja.

c. Pelatihan berbasis industri (Pembelajaran di dunia kerja)

    Pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi dimana setiap peserta mengalami proses belajar melalui bekerja langsung (learning by doing) pada pekerjaan yang sesungguhnya. Pelaksanaannya dinamakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Industri sesuai dengan bidang keahlian yang dikembangkan. PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

    Dalam pelaksanaan PSG, kedua belah pihak secara sungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap peencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai pada tahap penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik, serta upaya pemasaran tamatannya. Mengingat iklim kerja yang ada di sekolah berbeda dengan yang terjadi di dunia kerja, maka sekolah harus benar-benar menyiapkan peserta sesuai dengan karakteristik dan tuntutan dunia kerja tempat berlatih. Bukan hanya menyangkut dasar-dasar kompetensi, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, mental, wawasan dan orientasi kerja yang benar.

    Pelatihan berbasis industri pada dasarnya memiliki nilai kebermaknaan lebih tinggi, terutama dalam memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Pelatihan berbasis industri ini dapat memberikan pengalaman belajar dan bekerja bagi peserta didik sesuai dengan dunia nyata pada dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga lulusan pendidikan kejuruan mampu bersaing untuk bekerja pada dunia usaha atau industri sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasainya.

  1. Pembelajaran akhlak, keimanan,nasionalisme dan kedisiplinan.

Kompetensi yang akan di tembak sasarannya pada pengelolaan SMK yaitu terwujudnya lulusan yang berkompeten di dunia kerja akan tidak ada gunanya jika tidak di bekali dengan akhlak dan keimana yang kuat. Oleh karena itu ujung akhir dalam pengelolaan pendidikan pada SMK yang akan saya kelola akan saya acukan kepada pembentukan moral yang beriman dan berakhlak, hal ini bisa dilakukan dengan penambahan mata pelajaran agama serta mata pelajaran akhlak yang dicontohkan melalui PBM dan teladan – teladan para guru dan elemen terkait.

Di samping hal itu pendidikan kewarganegaraan yang mengacu pada rasa nasionalisme dan pengajaran kedisiplinan juga penting dilakukan. Dengan memperketat kedisiplinan di sekolah yang akan saya kelola dengan menjalin suatu managemen yang merangkul semua elemen termasuk pembuatan kebijakan yang mengacu pada kedisiplinan sekolah, yang tidak lepas dari kerjasama dengan pihak konseling ( BP ) akan diterapkan untuk mewujudkan hal itu.

Perencanaan, pelaksanana, pengontrolan dan evaluasi dari berbagai pihak tentang mewujudkan poin ini tentu akan sangat membantu menerapkan jiwa disiplin, jiwa nasionalis, dan jiwa manusia yang beralhlak untuk terwujudnya lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang IPTEK dan dunia kerja, tetapi juga menciptakan lulusan yang berkualitas, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

  1. Mengatasi lemahnya kinerja staff

    Peran staff sangat diperlukan untuk mensukseskan semua rencana dan program yang sudah di paparkan di atas. Staff adalah elemn yang ada dalam suatu sistem pengelolaan SMK yang tidak bisa di pisahkan dari sistem. Semua sistem harus berjalan sinergis. Jika ada 1 sistem yang berjalan tidak sinergis tentu akan mengganggu jalannya pengelolaan suatu SMK yang sudah di planing sedemikian rupa. Dalam hal ini perlu suatu kontrol dan protect agar staff – staff bisa benar benar bertanggung jawab menjalankan tugas, peran, dan fungsinya.

    Untuk mengatasi lemahnya kinerja staff maka hal – hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

    1. Menegakkan kedisiplinan secara menyeluruh.

      hal ini bisa dilakukan dengan pemberian sangsi kepada staff yang melanggar peraturan atau staff yang tidak disiplin. Tidak hanya siswa saja yang di berikan sangsi jika melanggar kedisiplinan, tetapi tidak terkecuali dengan staff, misalnya di sangsi dengan hukuman tertentu, misalnya, pemotongan honor dan atau jika sudah acap kali melanggar peraturan akan di laporkan kepada pihak pengontrol terkait, dalam hal ini adalah pihak pemerintah, tentu hal ini akan bisa meningkatkan kedisiplinan staff dalam bertugas yang secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja staff.

    2. Pemberian bonus kepada staff yang berprestasi

      Pemberian bonus kepada staff yang berprestasi tentu akan meningkatkan semangat para staff yang bekerja, dengan pemberian bonus ini diharapkan para staff akan berlomba – lomba meningkatkan kinerja mereka. Jika semua staff berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka maka otomatis sistem pengelolaan suatu sekolah ( SMK ) akan lebih berjalan dengan baik dan lancar karena elemen – elemen dalam sistem tersebut mempunyai kinerja yang baik dan berdisiplin tinggi.

    3. Melengkapi sarana dan prasarana untuk para staff

      Hal ini dapat dilakukan dengan pemenuhan sarana fisik yang dapat memperlancar kinerja para staff, diantaranya pemenuhan alat – alat termasuk pembaharuan komputer yang lebih baik untuk menunjang kinerja staff dalam bekerja. Pemenuhan sarana fisik dengan adanya ruangan yang baik juga akan mempengaruhi kinerja staff, jika mereka nyaman bekerja tentunya kinerja mereka juga akan meningkat.hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan suatu sistem managemen. Managemen pendidikan dan mutu lulusan SMK yang kompeten


468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>